KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melalui Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi secara resmi membuka Pesta Adat Pelas Tanah ke-10 di Lapangan Taman Bersemi STQ, Sangatta Utara, pada Jumat malam, 5 Desember

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa sekalipun APBD 2026 mengalami penurunan signifikan, penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap mengacu pada formula resmi dan tidak mengalami

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mulai menyusun masterplan infrastruktur TIK sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan akses

KUTIM, Denai.id -Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bapenda menyoroti penurunan signifikan pendapatan daerah dari profit sharing batu bara dan mendorong pelaksanaan audit independen untuk memperkuat transparansi

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah sebagai langkah memperkuat transparansi, meningkatkan

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025 tidak hanya menjadi dokumen analisis semata, tetapi harus menjadi peta aksi yang mengarahkan

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi menetapkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025 sebagai dokumen strategis yang akan menjadi dasar perencanaan dan intervensi pembangunan pangan tahun

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi menutup Jambore Daerah Kalimantan Timur 2025 dengan penegasan pentingnya penguatan karakter, kemandirian, dan evaluasi berkelanjutan bagi generasi muda Pramuka.

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan program beasiswa daerah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun Pemerintah Provinsi

KUTIM, Denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa penyaluran dana hibah kepada organisasi masyarakat dilakukan berdasarkan usulan resmi yang diajukan kepada kepala daerah serta melalui proses