Masyarakat Dukung Aplikasi Laporan Reses DPR, Tapi Minta Transparansi Nyata

$rows[judul] Keterangan Gambar : Pemerhati politik, Fernando Emas, dalam perbincangan dengan RRI Pro 3. (rri.co.id)

JAKARTA, Denai.id — Rencana DPR meluncurkan aplikasi untuk menampung dan mempublikasikan laporan kegiatan reses menuai respons positif dari masyarakat. Warga menilai inisiatif ini bisa menjadi langkah awal menuju transparansi dan keterbukaan kinerja anggota legislatif, asalkan dijalankan secara jujur dan konsisten.

Warga Toli-Toli, Haryanti, mengatakan aplikasi tersebut harus menampilkan data faktual, bukan hanya formalitas.

“Harus jelas apa aspirasi masyarakat yang diterima, di mana lokasinya, siapa yang ditemui, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jangan hanya foto-foto seremonial,” ujarnya kepada RRI Pro 3, Minggu (12/10/2025).

Ia bahkan mengusulkan agar anggota dewan juga mengunggah video kegiatan mereka bersama masyarakat di daerah pemilihan (dapil).

Publik Keluhkan Minimnya Akses Informasi Reses

Senada dengan itu, Upi, warga Bone, menilai selama ini masyarakat sulit mengakses informasi mengenai hasil reses DPR.

“Selalu disebut untuk menampung aspirasi rakyat, tapi hasilnya apa kita tidak tahu. Seharusnya publik bisa melihat tindak lanjutnya secara terbuka,” tuturnya.

Warga Samarinda, Sowan, menyampaikan pandangan lebih kritis. Ia meragukan efektivitas aplikasi ini jika tidak disertai sistem pengawasan yang ketat.

“Siapa yang menjamin laporan reses benar-benar sesuai fakta? Siapa yang memantau pelaksanaannya? Jangan sampai hanya jadi formalitas karena ini menggunakan uang rakyat,” katanya.

Pengamat : Transparansi Anggaran Harus Jadi Bagian Laporan

Pengamat politik Fernando Emas menilai peluncuran aplikasi tersebut akan menjadi langkah baik bila diikuti dengan keterbukaan penuh terhadap penggunaan anggaran.

“Transparansi tidak hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana dana reses digunakan. Publik perlu tahu sejauh mana anggaran itu berdampak nyata,” ujarnya.

Fernando menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap laporan anggota DPR agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat kembali meningkat. (sh)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)