SAMARINDA, Denai.id — Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keadilan distribusi energi di wilayahnya. Ia menekankan untuk tidak membolehkan penggunaan BBM bersubsidi oleh sektor industri, pertambangan, dan usaha besar lainnya yang dinilai tidak berhak atas fasilitas tersebut.

“BBM subsidi adalah untuk rakyat kecil. Kami menekankan pentingnya pengawasan bersama agar BBM subsidi tidak digunakan untuk industri, pertambangan, perkebunan, maupun angkutan kontainer” kata Gubernur Harum saat ditemui di Samarinda, Senin (6/10/2025).

Dampak Langsung Bagi Masyarakat

Gubernur Harum menekankan bahwa subsidi seperti Pertalite dan Solar diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani, nelayan, dan UMKM. Ketika subsidi disalahgunakan, dampaknya langsung terasa di masyarakat.

“Antrean panjang di SPBU, stok cepat habis, dan akhirnya rakyat kecil yang paling dirugikan,” ujarnya.

Apresiasi dan Peringatan untuk Aparat

Ia menyampaikan apresiasi terhadap pengawasan yang telah dijalankan oleh Pertamina bersama aparat kepolisian dan dinas teknis. Namun demikian, ia menilai upaya tersebut perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang rawan penyelewengan.

“Wilayah perbatasan dan kawasan industri perlu pengawasan ekstra. Meski belum ada pelanggaran besar, potensi tetap ada,” ujarnya mengingatkan.

Langkah Koordinatif dan Pencegahan

Untuk memperkuat pengawasan, Gubernur memastikan bahwa Pemprov Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Langkah mitigasi dini akan diterapkan agar tak terjadi praktik ilegal seperti penimbunan atau pengalihan subsidi.

“Keadilan energi itu hak masyarakat kecil. Pemerintah harus hadir menjaga agar subsidi tidak jatuh ke tangan yang salah,” tegasnya menutup pernyataan. (sh)