SAMARINDA, Denai.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat akan dicairkan pada kuartal pertama tahun 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pertemuan antara sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI di Jakarta.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, hasil pertemuan itu menegaskan bahwa penetapan anggaran tambahan DBH telah dilakukan, namun realisasi pencairannya baru akan dimulai awal tahun depan.

“Ada arahan dari Pak Gubernur. Beliau sudah bertemu dengan Menteri Keuangan. Dari hasil rapat koordinasi disampaikan bahwa pengetokan sudah dilakukan, tetapi tambahan anggaran baru akan dilakukan pada kuartal pertama 2026,” ujarnya di Samarinda, Senin (13/10/2025).

Tambahan Dana dan Pembayaran Kurang Bayar

Seno menyebut, tambahan dana tersebut diperkirakan akan dicairkan pada Februari atau Maret 2026, termasuk pembayaran kurang bayar dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau itu (kurang bayar) tetap kita tagih. Insya Allah di bulan November ini juga akan keluar lagi sekitar Rp 1,1 triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, DBH tahun 2025 yang diterima Kaltim masih mengalami kekurangan sekitar Rp 3 triliun, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Dorong Peningkatan PAD di Kabupaten dan Kota

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemprov Kaltim terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita dorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan PAD masing-masing. Tidak boleh berdiam diri menunggu dari pusat,” tegas Seno.

Menurutnya, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen mengalokasikan bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten dan kota agar program pembangunan di daerah tetap berjalan.

“Bantuan keuangan sudah kita alokasikan, meskipun jumlahnya ikut berkurang. Provinsi dan kabupaten/kota sama-sama mengalami penyesuaian,” katanya.

Pemprov Siapkan Strategi Tarik Investasi

Selain fokus pada pengelolaan fiskal, Pemprov Kaltim juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan minat investasi di tengah masa transisi pemerintahan.

“Kita tetap dorong agar investasi di Kaltim bisa terus berjalan maksimal,” pungkas Seno.

Pemerintah optimistis langkah-langkah tersebut akan menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur. (sh)