SAMARINDA, denai.id - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kabupaten Kukar Abdul Rasid, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Samarinda, Jumat (3/5).

Edi Damansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar atas kerja keras dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan di tahun 2023 yang berhasil dievaluasi dengan Opini WTP.

"Opini WTP yang kita terima menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah," ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya Opini WTP ini sebagai dasar evaluasi untuk perencanaan dan penetapan program kegiatan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kualitas belanja daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Saya optimis bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar akan terus membaik dan hasilnya akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, menjelaskan bahwa meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Ia menekankan perlunya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, guna meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Dengan Opini WTP yang diraih, Pemkab Kukar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (adv/nad)